Tak Bisa Tunjukkan Perijinan, Komisi B DPRD Provinsi Sumut Pertanyakan Kerusakan Kawasan Danau Toba Dilakukan PT Aquafarm Dan Kawan-Kawannya

Ekonomi32 Dilihat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Provinsi Sumut) mengumpulkan sejumlah perwakilan warga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas kehadiran Keramba Jaring Apung (KJA) di Kawasan Danau Toba (KDT).

Rapat digelar pada Senin (27/07/2020), pukul 10.00 WIB hingga Pukul 13.00 WIB di DPRD Provinsi Sumut, Medan. Dalam RDP ini, Komisi B DPRD Provinsi Sumut mengundang pihak PT Pihak PT Aquafarm Nusantara, PT Suri Tani Pemuka, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Forum Komunikasi Kawasan Danau Toba.

Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara, Viktor Silaen menyampaikan, RDP itu berkenaan adanya tuntutan masyarakat sekitar Kawasan Danau Toba yang diwakili oleh Forum Komunikasi Kawasan Danau Toba, terhadap kelestarian lingkungan kawasan KDT.

Secara khusus rencana relokasi keramba jaring apung (KJA) milik PT Aquafarm yang akan dipindah ke kecamatan Uluan, Porsea dan Balige di Kabupaten Toba.

Rapat yang dipimpin Viktor Silaen selaku Ketua Komisi B tersebut berlangsung baik. Ada sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada kedua perusahaan yang menjalankan operasi KJA di Danau Toba tersebut.

Pihak PT Aquafarm yang diwakili oleh Dian Octavia selaku Community Affairs Senior Manager menyampaikan, perusahaan mereka telah menyerap sekitar 500 orang tenaga kerja di seputaran Danau Toba. Terkhusus di lokasi keramba berada, yakni di Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir.

“Perusahaan memiliki Investment strategy dengan jargon ‘kami peduli’ terhadap lingkungan dan komunitas,” ujar Dian Octavia.

Salah seorang Jurubicara Forum Komunikasi Kawasan Danau Toba, Mekar Sinurat, mengatakan, sesuai Perpres 81 Tahun 2014 tentang Rencana tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, Danau Toba adalah sebagai air kehidupan atau aek natio bagi masyarakat “Sehingga harus dijaga kelestariannya,” ujarnya.

Sedangkan kehadiran Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba, lanjutnya, malah sangat mencemari perairan Danau Toba.

Mekar Sinurat juga mempertanyakan lokasi keramba yang dimiliki oleh PT Aquafarm yang tidak sesuai zonasi yang sudah diatur dalam Perpres 81 Tahun 2014 tersebut.

Lokasi yang diijinkan harusnya berada di zona perairan 4 atau zona 4, yaitu kawasan pengurai atau dekomposer ekosistem alami, dengan kedalaman lebih 100 meter. Sementara lokasi yang saat ini berada di zona A3.1 dengan kedalam dibawah 100 meter.

Di dalam RDP itu, juga dipertanyakan tentang keberadaan ijin-ijin perusahaan tersebut. Seperti Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Ijin Usaha Perikanan dan Ijin Lingkungan.

Kedua perusahaan tersebut tidak mampu menunjukkan ijin yang mereka miliki. Padahal, dalam undangan rapat sudah disampaikan sebelumnya agar perusahaan tersebut membawa semua kelengkapan dokumen perijinan yang dimiliki.

“Sehingga kami menilai bahwa pihak Aquafarm dan Suri Tani Pemuka menganggap sepele lembaga yang telah memanggil mereka,” ujar Mekar.

Sesuai data yang dimiliki, lanjutnya, Balai Wilayah Sungai II Sumatera Utara telah pernah melakukan kajian lokasi terhadap lokasi-lokasi keramba yang dimohonkan Aquafarm dan BWS II. Dan permohonan mereka itu ditolak dilakukan di lokasi tersebut. “Karena telah berada di luar kawasan zona A4,” sambung Mekar Sinurat.

Hal senada juga disampaikan oleh Irwandi Sirait,  selaku Perwakilan Pemuda Ajibata. Irwandi menyampaikan, truk-truk perusahaan yang melintas di Jalan Ajibata telah membuat banyak jalan rusak berat dan sangat mengganggu kenyamaan masyarakat.

“Dalam hal perekrutan tenaga kerja juga seringkali menimbulkan keributan sesama warga. Karena kurang transparannya pihak perusahaan. Kami masyarakat sangat dirugikan dengan kehadiran perusahaan ini,” ujar Irwandi Sirait.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga menyampaikan, Danau Toba saat ini sudah masuk sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional untuk mengembangkan sektor pariwisata Danau Toba.

“Sehingga perusahaan-perusahaan yang mengganggu harus segera disingkirkan. Jangan malah mengorbankan masyarakat sekitar,” ujar Zeira Salim Ritonga.

Zeira Salim Ritonga juga mengatakan, ada temuan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara terkait limbah cair dari PT Aquafarm yang tidak sesuai baku mutu.

“Dan itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Danau Toba sudah semakin hancur,” tandas Zeira.

Zeira juga mempertanyakan peran pemerintah dalam menjaga kelestarian Kawasan Danau Toba (KDT) yang tidak pro kepada Masyarakat KDT.

“Jangan rakyat disuruh menjaga Danau Toba tapi Pemerintah malah memasukkan perusahan-perusahaan perusak Danau Toba,” ujar Zeira.

Anggota Komisi B DPRD Provinsi Sumur lainnya, Sugianto Makmur menyampaikan, DPRD akan berpihak kepada masyarakat.

“Masyarakat adalah korban dari perusahaan-perusahaan yang merusak KDT. Tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Bukan hanya sisa pakan, yang paling berbahaya adalah kotoran ikan yang dibudidaya. Saya baru dari sana dan masyarakat tidak percaya kalau pariwisata bisa bangkit sementara danau tercemar,” tutur Sugianto Makmur.

Dari banyak pertanyaan dan persoalan-persoalan substantif yang dibahas di RDP itu, pihak PT Aquafarm tidak mampu menjawab hal-hal yang dipertanyakan. Sehingga rapat tersebut diskors dan oleh Komisi B.

Disampaikan agar perusahaan segera memberikan data kelengkapan ijin-ijin yang dimiliki. Dan dalam waktu dekat, Komisi B DPRD Provinsi Sumut bersama Forum Komunikasi Danau Toba akan meninjau langsung lokasi keramba yang dimiliki perusahaan tersebut.(RGR)