Suara Oposisi – Mendekati pilkada serentak masyarakat harus dibekali pengetahuan dan pemahaman mengenai protokol Covid 19 dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Sosialisasi yang sistemik dan masif menjadi kunci sukses Pilkada serentak 2020 di 270 daerah pada 9 Desember 2020.
Untuk mensukseskan Pilkda serentak tersebut Jaringan Aktivis Indonesia (Jarak Indonesia) dan Barisan Rakyat Satu Juni (Barak 106) membahasa tentang aspek-aspek penting yang harus dipersiapkan untuk mensukseskan pilkada serentak 2020 yang akan diselenggarakan nanti. 08/08/20,melaui Zoom.
Diskusi tersebut melibatkan tiga orang narasumber, yaitu Alhendri Fara (Pengurus Pusat GMKI), Aknosius Datang (Komisioner Bawaslu Halmahera Barat), dan Wage Wardana (Ketua KPU Jakarta Timur).
Diskusi tersebut sangat aktif dan Masing-masing narasumber tersebut memberikan pemaparan yang menarik terkait Pilkada serentak dan upaya untuk mensukseskan hal tersebut.
Pada kesempatan tersebut Alhendri Fara menyampaikan “bahwa situasi ini merupakan situasi yang dilematis, pilkada merupakan hal yang penting bagi masyarakat, namun kita juga tidak bisa mengabaikan situasi pandemi yang tidak hanya berdampak di Indonesia tetapi juga berdampak di seluruh dunia”Ucapnya.
“Namun karena Negara kita menganut sistem demokrasi yang berdasarkan hukum, maka akan ada kosekuensi yang harus diterima dan dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat kita. Salah satu kosekuensi dari Negara demokrasi yang berdasarkan pada hukum adalah Pilkada serentak yang akan dilaksanakan nantinya. Saat ini Yang harus kita pastikan negara adalah, keamanan pelaksanaan pilkada nanti dan harus mengutamakan protokol kesehatan”Tambahnya.
Narasumber berikutnya Aknosius Datang menyampaikan “bahwa situasi pandemi menjadi masalah besar saat ini, karena penyelenggara pilkada harus melakukan tes covid-19 terlebih dahulu untuk memulai pilkada. Hal ini menjadi masalah nantinya, karena kebanyakan penyelenggara pilkada tingkatan bawa”Tuturnya.
“Tingkatan bawa saat ini tidak terlalu memahami tujuan dari tes tersebut, yang dipahami oleh mereka, adalah orang yang melakukan tes sudah pasti positif covid,Karena itu penting bagi pemerintah untuk memberikan pemahaman yang baik bagi penyelenggara pilkada tingkat bawa agar tidak terjebak pada pemahaman yang salah dan tidak menghambat mereka dalam melaksanakan pilkada”Tambahnya.
Menurut Wage Wardana dalam pemapranya “Beberapa alasan terkait Pilkada serentak harus tetap dilaksanakan ada beberapa hal. Karena Amanat Undang-Undang, Rekomendasi Pemerintah dan Gugus Tugas mengenai Pandemi, Hak Konstitusional Memilih dan Dipilih, serta Tata Kelola Anggaran apabila terus diundur akan menimbulkan ketidakjelasan”Ucapnya.
“Atas alasan inilah dia mengatakan bahwa pilkada serentak harus tetap dijalankan. Dia pun menyampaikan beberapa hal yang menjadi aspek pendukung untuk tetap berjalannya pilkada serentak tersebut, yaitu Waktu berakhirnya pandemi yang unpredictable, Kemampuan menyiapkan APD, dan Kesiapan Stakeholder”tambahnya.
“Dia menjelaskan bahwa pemerintah kita sudah menyanggupi untuk mempersiapkan APD. Dia juga menambahkan bahwa partisipasi masyarakat yang harus menjadi perhatian kita, karena semaking banyak yang berpartisipasi maka pemimpin yang dihasilkan akan semakin terpercaya”Tutupnya.
Dalam diskusi ini disimpulkan bahwa pilkada serentak harus tetap dijalankan dan sudah menjadi tugas dan tanggungjawab kita sebagai masyarakat untuk mensukseskan pilkada serentak tersebut.
Namun kita tidak boleh melupakan protokol kesehatan dalam penyelenggaraannya. Karena itu teknis pelaksanaan mulai dari kampany sampai pada pemilihan tetap harus mengutamakan protokol kesehatan, tetap menghindari terjadinya kerumunan, tetap menjada jarak minimal, dan tetap memakai APD.
