Politisi asal Papua, Willem Wandik menyatakan menolak Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua. Hal itu ditegaskan anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat ini, menyikapi memanasnya kepentingan terkait Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua.
Willem Wandik yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Ketum DPP GAMKI) ini menegaskan, selama ini, masyarakat Papua tidak dilibatkan secara langsung dalam membahas nasib dan kondisi di Tanah Papua, termasuk tidak dilibatkan dalam pembahasan Otsus Papua.
“Kami menolak Otsus, selagi Pemerintah Pusat tidak duduk bersama dengan Rakyat Papua. Harus mau dan harus duduk bersama-sama, membahasnya secara langsung dan terbuka,” ujar Willem Wandik, Selasa (11/08/2020).
Menurut Willem Wandik, selama ini Otsus Papua diributkan oleh segelintir pihak saja. Tidak pernah dengan sungguh-sungguh diberikan langsung bagi masyarakat Papua itu sendiri.
Oleh karena itu, lanjutnya, gelombang penolakan terhadap Otsus Papua tidak terhindarkan. Sebab, selama ini Otsus hanya dijadikan bancakan oleh segelintir elit saja.
“Kita sudah lihat bagaimana hasil dan manfaat Otsus itu selama ini. Hampir tidak ada manfaat dan fungsinya secara langsung bagi Rakyat Papua,” tandas Willem Wandik.
Kemarin, Senin (10/08/2020), ratusan Mahasiswa Asal Papua menggeruduk kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta Pusat.
Para demonstran yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Tolak Otsus itu menuding Mendagri Tito Karnavian telah dengan sengaja menipu Rakyat Papua.
“Otonomi Khusus Papua yang akan selesai di bulan November tahun 2021 mendatang. Dan itu, sejak sekarang sudah dijadikan polemik,” ujar salah seorang mahasiswa Papua yang melakukan orasi.
Para demonstran mengatakan, Pemerintah Indonesia telah membohongi Papua dengan skema Otonomi Khusus.
“Pemerintah Indonesia, membohongi Masyarakat Papua dengan memberikan Otonomi Khusus. Katanya Otsus itu untuk mensejahterakan Masyarakat Papua. Dimana? Dimana kesejahteraan yang dimaksud Pemerintah Indonesia?” lanjut Pria yang tak bersedia dituliskan namanya itu.
Menurut orator aksi Aliansi Mahasiswa Tolak Otsus Papua itu, Orang Papua sudah menjadi bangsa sendiri sejak tahun 1961. “Dan Papua bukan Merah Putih, melainkan Bintang Kejora,” tandasnya.
Dia mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan lobi-lobi politik dengan segelintir Tokoh-Tokoh Adat Papua, agar menyetujui Otonomi Khusus itu.
“Saya mau kasih tahu, Bapak Tito Karnavian pernah ke Papua dalam beberapa bulan lalu, kumpulkan dukungan otomi khusus di sana. Kalau kalian tidak setuju, kalian akan saya jerat dengan KPK. Itu adalah pembohongan, penipuan besar bagi Orang Papua,” cetus demonstran dalam orasinya.
Oleh karena itu, lanjutnya, para Mahasiswa akan terus-terusan kembali menggeber Kemendagri dalam aksi-aksi unjuk rasa yang akan dilakukan, untuk menolak Otsus Papua versi Pemerintah Pusat bersama segelintir elit itu.
“Kami mewakili Masyarakat Papua, untuk menyampaikan aspirasi Masyarakat Papua,” pungkasnya.
Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI Jakarta) Jhon Roy P Siregar, menyatakan mendukung Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik, dan Mahasiswa Papua di Jakarta, terkait pembahasan Otsus Papua.
“Persoalan Otsus Papua harus dibicarakan langsung secara terbuka dan transparan dengan Masyarakat Papua itu sendiri. Otsus Papua ini perlu dievaluasi secara menyeluruh, dengan melibatkan langsung Saudara-Saudara kita, Masyarakat Papua itu,” tutur Jhon Roy P Siregar, ketika dimintai tanggapannya.
Menurut Siregar, banyak persoalan yang menumpuk di Tanah Papua. Dan persoalan-persoalan itu sampai kini tidak pernah tuntas.
“Hendaknya Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Joko Widodo, segera melakukan langkah persuasif dan terbuka dengan Masyarakat Papua, untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Persoalan di Papua jangan selalu dijadikan sebagai komoditas politik dan komoditas ekonomi oleh segelintir elit,” ujar Jhon Roy P Siregar.(RGR/JTM)
