Edger Josua Kordinator Semar Nusantara Menolak Kebijakan Prabowo Militer Masuk Kampus

Uncategorized26 Dilihat

Suara Oposisi – Demi meningkatkan jiwa nasionalisme, Kementerian Pertahanan (Kemhan) Bapak Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan dan Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan, memiliki gebrakan baru untuk generasi muda Indonesia. 

Gebrakan barunya adalah mahasiswa direkrut untuk terlibat dalam latihan militer melalui program bela negara. yang tujuanya memperkuat komponen utama TNI ketika negara dalam keadaan bahaya atau darurat. 

Edger Josua Selaku Koordinator Semar-Nusantara (Serikat Mahasiswa Nusantara) menilai tidak harus lekas atau terburu-buru kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Prabowo. Saya menilai usulan pendidikan militer di kampus oleh Kementerian Pertahanan dapat melemahkan nalar kritis mahasiswa.

“(Pendidikan militer) itu malah menumpulkan nalar itu sendiri yang seharusnya (jadi) ruh dari mahasiswa,” kata Edger.Senin (17/8).Jakarta.

“Saya rasa rasa cinta tanah air untuk mahasiswa bukanlah dengan cara pendidikan militer yang dipaksakan, melainkan dengan dialog. Edger meminta pendidikan militer harus dibatalkan dan memberikan ruang lebih banyak kepada mahasiswa untuk berdiskusi”Ucapnya.

Kodinator Semar Nusantara ini juga mengatakan usulan pendidikan militer di kampus tidak tepat dilakukan di Indonesia dan menganalogikannnya seperti Orde Baru.

“Kita tahu Orde Baru modelnya seperti itu, tidak menumbuhkan rasa cinta Tanah Air juga,” ujarnya.

Orde Baru merupakan masa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun dan bercirikan pada militerisme. Soeharto jatuh dari kekuasaannya pada 1998 lalu.

Pada pemerintahan Soeharto juga dikenal dengan upaya dugaan manipulasi sejarah dalam pendidikan dan mengedepankan jargon pembangunan sebagai bentuk kekuasaannya. Sejumlah pihak yang menolak rencana Soeharto bakal dicap antipembangunan. Dalam hal pembangunan, militer pun kerap kali dilibatkan oleh Soeharto.

Jadi sebenarnya rasa cinta Tanah Air bukan seperti itu. Bukan model militerisme. Kecuali kita punya kebutuhan seperti Singapura, karena negaranya kecil mereka mewajibkan semua warga negara laki-laki wajib militer,” lanjut dia.

“Saya meminta agar sebuah usulan pendidikan tidak digaungkan asal-asalan namun harus ada kerangka lebih dahulu dengan adanya tujuan, tahapan, hingga cara mencapainya”Tutupnya.