Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan presiden pada tanggal 14 Agustus 2020 di Gedung DPR/MPR beliau sangat membanggakan D100. Tapi kita sangat menyayangkan pada pidato tersebut yang membangga-banggakan D100 yang jelas-jelas berpontesi menjadi penambahan ekspansi lahan sawit baru karena oresintasinya adalah pasar bukan kelanjutan energi dan pemeliharaan lingkungan.
Youth Enviroment Institute (YEI) menggelar Diskusi melalui Zoom terkait dampak lingkungan yang dilakukan dengan adanya program D100 tersebut.
Julian Mewakili Youth Enviroment Institute (YEI) “Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat terdampak dari perubahan iklim dan harus bertindak nyata dalam melawan krisis iklim bukan menjadi perusak iklim (global warming). Presiden Jokowi harusnya mempunyai referensi yang tepat untuk membuat kebijakan bukan malah membanggakan program D100 yang notabennya akan merusak lingkungan”Tutunya. 31/08/20.Jakpus.
John Gobai mewakili sekrtaris II dewan adat Papua “Bahan bakar d100 ini berasal dari sawit, Kalau berbicara sawit di papua bersinggungan dengan masyarakat adat erat dengan konflik lahan,hilang tempat meraka mencari makan, kerusakan lingkungan dari data yang di miliki dari suku aoyu telah melayangkan surat izin lahan yg berroprasi”Ucapnya.
“Masyaratkan tidak memperoleh manfaat sama sekali dari sawit dari mulai penjualan buah nya, Kalau bicara d100 ya itu yg di untungkan investor , pemerintah bilang kita ganti dari minyak ke green diesel, nyatanya green green itu ya merusak lingkungan jugaPersoalan sawit harus diselesaikan , jangan bicara soal pemekaran papua selatan , tapi rakyat sengsara
Jangan lagi menjanjikan untuk korporasi sawit, selesaiakn permasalahan di kabu paken bovendigul, marau ke, mimika ,nabire , kami tidak giala pemekaran tapi kami pusing jati diri hilang hutan rusak”Tambahnya.
Max Gebze dari masyarakat adat marauke “Disana banyak kepentingan perusahaan perusahan sawit, jadi pemerintah harus membela kepentingan masyarat tidak boleh kepentngan perusahhan. Disana mereka di back up pemerintah, Mereka melarang kami menyampaikan aspirasi kami, Disana ada dusun sagu ,ada tanah kerat ,rawa, yang musnah karena sawit.
Pemerintah memberikan ijin kepada perusahaan kelapa sawit diluar dan dalam negeri untuk membuat lahan sawit seluas 6 juta hektar, Ini sungguh sangat mengerikan, Masyarakat juga mendapat perlakuan anarkis, Diskriminasi dan pelanggaran Ham, Rakyat selalu di korbankan oleh pemerintah yg lebih membela perusahaan sawit”Ucapnya.
Riyanda Barmawi Dari Direktur Jagad Indonesia “Kerugian pertamina yang mencapai 11 triliun itu akibat dari mafia migas ,Negara kerepotan memberantas inin selama ada mafia migas Negara tidak bisa mendiri dan beraulat,preisden harus membuat tim anti mafia migas , jika hal ini tidak bisa di laksana maka percuma, kita akan terus menjadi korban dari hal ini”Ucapnya.Zakaria Horota Mewakili Dewan Adat Wilayah III Doberai “Hutan adat jika berbicara di papua barat , Hak ulat di doberai di provinsi papua barat, Luas hutan di papua dan papua barat 33 juta Hektar, ketika d100 di jalankan maka akan terjadi deforestasi besar-besaran dan ini sudah mulai terjadi. Pemerintah harus menjalakan kostitusi UUD 1945 pasal 33 ayat 3 kekayaan sumberdaya alam di kuasai oleh Negara dan di gunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat. Pertanyaanya rakyat yang mana rakyat adat, Rakyat masyarakat korporasi”Ucapnya.
Novi Atventi Juran Dari Forpeka “Pada umumnya banyak konflik agrarian tetinggi di Indonesia yang di akibatkan ekskpansi lahan kelapa sawit, Pada tahun 2015 ada bencana yang hampir menjadi bencana nasional yaitu kabut asap yang di akibatkan kelapa sawit begitu, Dari data kemetrian pertanian 54 persen lahan sawit di indomesia di miliki oleh perusahaan, Artinya korporasi bermain di sini”Ucapny.
Deny Mewakili Pasti Indonesia “Investasi berkedok kemakmuran, Ini menjadi persoalan sebelum lahan sawit di buka, Buka perusahaan melakukan illegal looging, Lalu di tanami sawit, Itu terjadi pada papua dan papua barat, Seperti di fak fak, masyarakat di janjikan pekerjaan, Punya lahan sendiri, Setelah proses itu terjadi, Malah perusahan sawit berbohong, Di fak fak mulai berasa dampak buruk seperti kekeringan ,cuaca panas , yang di rasakan oleh masyarakat, hutan dulu asri tetapi malah rusak dan tempat tempat keramat rusak dan hilang karna insdutri sawit”Ucapnya.
Kesimpulan Diskusi :
D100 produk yang sangat dibanggakan oleh pemerintah saat ini sangat jelas bahwa merusak lingkungan dan masyarakat yang sangat dirugikan akan hal ini. terlebih khusus pertamina, dibawah kepimpinan Ahok selaku komisaris Utama dan Nike Widyawati selaku Direktur Utama mereka hanya melihat dari segi keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kelapa sawit tersebut.
