GmnI DKI Jakarta Tolak Pilkada Desember 2020, Presiden Jokowi Harus Ingat Keselamatan Jiwa Pemilih Terancam Covid -19

Uncategorized67 Dilihat

Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan pada Desember 2020, Ketua Bakerda GmnI DKI Jakarta menyampaikan penolakannya.

Saat ini sudah memasuki proses tahapan akhir pendaftaran calon pasangan kepala daerah dan akan memasuki masa kampanye, untuk menghadapi Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020.

Hal tersebut menurut Ketua Bakerda GmnI DKI Jakarta, Edger Josua Silalahi, bisa menyebabkan munculnya penularan klaster baru Covid-19, yaitu klaster Pilkada 2020.

Edgerd menjelaskan bahwa saat ini ada anggota dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terkonfirmasi positif Covid-19.

“Salah satu anggota KPU terkena Covid-19. Sementara sebelumnya 21 pegawai KPU RI juga terkena Covid-19. Di Boyolali, Dinas Kesehatan mengkonfirmasi 70 orang pengawas pemilu terkonfirmasi positif Covid-19. Penularan pandemi belum berakhir, karena tahapan Pilkada selanjutnya adalah kampanye, dimana di prediksi konsentrasi massa akan semakin marak terjadi disana,” ucap Edgerd.Senin,05/10.Jakarta.

Bahwa pilkada dengan situasi pandemi ini sangat tidak rasional karena penyebaran Covid-19 masih terus terjadi dan angkanya semakin meningkat, sehingga itu bisa menyebabkan terjadinya klaster penularan baru Covid-19 pada Pilkada serentak 2020.

Sementara upaya untuk meminimalisir penularan Covid-19 masih belum berjalan dengan optimal, sehingga Edgerd menyampaikan untuk menolak diselenggarakannya Pilkada serentak 2020.

Edgerd juga menjelaskan, GmnI DKI sudah tegak menolak pelaksanaan Pilkada serentak jauh sebelum Pemerintah dan DPR memutuskan untuk melanjutkan tahapan Pilkada 2020.

Pilkada serentak 2020 ini sangat rentan terjadinya penularan Covid-19, karena disitu akan mengumpulkan konsentrasi massa yang banyak terutama pada saat kampanye nanti berlangsung.

GmnI DKI meminta kepada Presiden Jokowi untuk memperhatikan keadaan keselamatan rakyat dan tidak menganggap sepele kluster Pilkada tersebut.

Badan Kerja Daerah GmnI DKI Jakarta untuk itu mengusulkan agar pemerintah menunda Pilkada Serentak 2020. Sekretaris GmnI DKI Jakarta, Maulana Yoga Wicaksono menilai pemerintah harus mempertimbangan keselamatan masyarakat.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang mengenai pengunduran jadwal pelaksanaan Pilkada 2020,” ujar Yoga

“Ini bukan soal hak konstitusi, hak memilih atau hak untuk dipilih, namun ini mengenai keselamatan jiwa tiap individu yang memiliki hak hidup dan hak suara tersebut,” imbuh Yoga

Yoga menambahkan, ada 45 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 masuk dalam zona merah Covid-19.

Menurutnya, prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah seharusnya diorientasikan pada pengentasan krisis kesehatan.

Yoga menyebut alokasi anggaran Pilkada dapat dimanfaatkan untuk hal yang lebih prioritas.

Yaitu penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

Yogaqmenyebut keselamatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 merupakan yang paling utama dan tidak bisa di negosiasikan.

Sementara itu pengurus GmnI DKI Jakarta, Aricho Hutagalung menilai akan timbul masalah dalam partisipasi pemilih.

“Setelah melakukan berbagai diskusi dan kajian, kami memperkirakan akan timbul masalah baru yang bukan saja dari sisi kenaikan jumlah kasus Covid-19, juga akan terjadi penurunan partisipasi pemilih atau naiknya tingkat golput yang tentunya tidak kita harapkan,” jelasnya.

Richo Galung sapaan akrabnya,  menyebut saat ini tidak hanya berpikir secara optimis, namun di saat yang bersamaan harus juga realistis menyikapi imbauan pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak 2020 dengan protokol kesehatan ketat.

“Padahal, tingkat kedisiplinan masyarakat kita masih rendah, sehingga jika tidak diikuti dengan penindakan tegas maka masyarakat akan sulit mengikuti himbauan tersebut,” ungkapnya.

Pengurus Bakerda GmnI DKI lainnya, Feber M, yang juga mengungkapkan sejumlah pandangan perlunya Pilkada 2020 ditunda.

“Pemilu 2014, Pemilu 2019, bahkan tiap pesta demokrasi kita sudah lalui dengan persoalan yang selalu sama, transparansi perolehan suara, jangan biarkan masalah ini tetap terjadi,” ungkapnya.

Feber menyebut suara-suara untuk melakukan golput sudah digaungkan.

“Kita asumsikan Pilkada 2020 tetap dilakukan, dengan suara golput sedemikian besar persentasenya, dan tingkat keberhasilan dan suara yang masuk seberapa persen juga.”

“Bukankah ini akan menjadi sebuah paradoks daripada memperjuangkan hak memilih, hak dipilih, hak konstituti rakyat, dan transparansi demokrasi terbuka Indonesia?”ungkapnya.

Feber menilai pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai penundaan Pilkada 2020.

Bahkan, dua organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, sudah menyampaikan pendapat untuk menunda Pilkada 2020.

“Prioritas penanganan pandemi yang lebih menitikberatkan sisi ekonomi, akan mengorbankan penanganan dari sisi kesehatan,” ungkapnya.

Padahal, jika penanganan sisi kesehatan dapat dilaksanakan searah akan membawa efek domino dari pemulihan ekonomi.

“Hal tersebut telah terjadi di negara-negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura,” pungkasnya.