Sah, Kookmin Bank Asal Korea Selatan akhirnya menjadi pengendali penuh di Bank Bukopin dengan kepemilikan saham sebesar 67 persen, Kopelindo 18,14 persen, PT. Bosowa Corporindo sebesar 11,68 persen dan Pemerintah Republik Indonesia sebesar 3,18 persen.
Berkaitan dengan itu, proses pengambil alihan saham Bank Bukopin oleh Kookmin mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan. Salah satunya penolakan itu dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Arus Bawah (AMUBA).
Dalam keterangan persnya mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada pemerintah yang tidak mampu menyelematkan Bank Bukopin dan memilih Bank Bukopin dikuasai asing. Padahal, pemerintah Indonesia memiliki saham di Bank Bukopin.
“Saya menolak keras bank-bank nasional dikuasi oleh Asing, masa pemerintah tidak mampu membeli saham Bank Bukopin. Memangnya uang negara sudah habis yah dan digunakan untuk apa saja?” Tanya Rizky, Koordinator AMUBA saat dijumpai di bilangan Bekasi, Jawa Barat. (06/10/2020).
Penunjukan pengendali Bank Bukopin ditangan asing itu sangat memalukan dan aneh buat kami. Pemerintah terlihat sangat acuh sekali padahal Negara kita Indonesia memiliki keuangan yang cukup. “Menyelamatkan Bank Bukopin itu saya pikir pemerintah mampu sebenarnya, kecuali tidak mau dan menginginkan Bank Bukopin dikuasai Asing.” Ujar Rizky.
Disisi lain lagi, saya kecewa terhadap kinerja pimpinan Otoritas Jasa Keuangan yang mirip seperti Calo atau makelar asing.
“Kita bisa lihat statemen OJK di media-media yang selalu mempromosikan tentang Kookmin Bank layak untuk menyelamatkan Bank Bukopin. Padahal kalau memang mau BNI siap untuk menyelamatkan Bukopin. Atau memang kalau menginginkan pihak swasta kan masih ada juga Bosowa. Kenapa OJK mesti ribut dengan Bosowa dan memberi karpet merah kepada Kookmin? Ada apa sih antara OJK dengan Kookmin Bank?.” Tanya Rizky kembali.
Saya menduga pimpinan OJK telah berkongkalingkong dengan pihak Kookmin Bank untuk mengambil alih kepemilikan saham terbesar di Bank Bukopin.
“Saya pikir Otoritas Jasa Keuangan ini harus segera dibubarkan dan besok kami Aliansi Mahasiswa Arus Bawah akan menggelar unras untuk memastikan bahwa praktek percaloan yang dilakukan oleh pejabat tinggi OJK terkuak serta OJK wajib untuk dibubarkan,” tegas Rizky.
