Banyak orang kaget dengan terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku dugaan korupsi dan gratifikasi Bantuan Sosial (Bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) pada Sabtu hingga Minggu subuh (06 Desember 2020).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kembali menggelar OTT ini semakin membuat gempar, sebab Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara turut ditangkap dalam kasus ini.
Dalam dua pekan terakhir, sudah dua orang menteri ditangkap KPK. Pertama, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo dalam dugaan korupsi benih lobster. Kini, Mensos Juliari P Batubara dalam dugaan korupsi Bansos masa pandemi Covid-19.
Kedua menteri itu masing-masing kader partai politik. Edhy Prabowo adalah kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) besutan Prabowo Subianto. Sedangkan Juliari P Babutara adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati Seokarnoputri. Selain keduanya, KPK juga menangkap 2 Kepala Daerah yang merupakan kader PDIP.
Atas kondisi ini, petinggi partai berlambang banteng, yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah menyatakan sikap partainya terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang diungkap oleh KPK.
Dalam rilisnya pada Minggu, 06 Desember 2020, Hasto Kristiyanto menegaskan, PDIP menghormati proses hukum yang dilakukan KPK untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, kekuasaan untuk rakyat. Tertib hukum wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi.
Oleh karena itu, PDIP menyatakan, pertama, mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi, termasuk dalam bentuk OTT yang secara simultan dilakukan oleh KPK.
“Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapa pun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut,” tutur Harto Kristiyanto.
Dua, atas beberapa kejadian OTT yang menimpa kadernya, Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan secara terus menerus mengingatkan para kadernya untuk selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi.
PDIP, lanjutnya, selalu menegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat.
“Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi,” tegasnya.
Kalau sudah menyangkut hal tersebut, lanjut Hasto, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik, untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tidak korupsi.
“Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi,” imbuhnya.
Tiga, dalam berbagai kesempatan, termasuk Sekolah Partai bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, serta dalam forum resmi Partai seperti Rakernas, sikap anti korupsi selalu ditanamkan.
Dalam tiga kali Sekolah Calon Kepala Daerah terakhir, menurut Hasto, PDI Perjuangan selalu mengundang pembicara dari KPK terkait pentingnya membangun kesadaran dan semangat anti korupsi tersebut.
Empat, PDI Perjuangan mengambil pelajaran yang sangat berharga dari berbagai peristiwa OTT tersebut.
Dan Partai terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik dan dengan penegakan disiplin, agar berbagai kejadian yang ada benar-benar menciptakan efek jera.
“Seluruh anggota dan kader Partai, agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi,” tandas Hasto Kristiyanto.(RGR)
