Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengeluarkan seruan agar Pemerintah berhati-hati atas keputusan menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai kelompok teroris.
Hal itu disampaikan PGI lewat siaran pers yang dikeluarkan Humas PGI, Philip Situmorang, pada Sabtu (01/05/2021).
“PGI meminta Pemerintah berhati-hati terhadap keputusan yang dikeluarkan yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai kelompok teroris,” ujar Philip Situmorang.
Status itu diumumkan oleh Menko Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia pada 29 April 2021 lalu.
“Pelabelan itu pula dikhawatirkan akan berdampak psikososial pada masyarakat Papua. Juga bagi warga Papua yang berada di daerah perantauan,” lanjutnya.
Menyikapi rentetan peristiwa kekerasan yang terjadi di Pegunungan Tengah Papua, PGI menyampaikan, agar Negara lebih hati-hati mengenai keputusan tersebut.
Bagi PGI, pendekatan kekerasan dan security approach yang digunakan selama ini terbukti tidak menyelesaikan masalah Papua, selain hanya makin menimbulkan kebencian di kalangan rakyat.
Kemudian, Pemerintah diminta agar fokus kepada akar masalah Papua dengan pendekatan humanis dan kultural menuju Papua Tanah Damai.
“Sudah banyak hasil kajian yang menunjukkan upaya menuju ini, semisal Road Map Papua, yang dikeluarkan oleh LIPI, sebagai hasil studi dan kajian secara komprehensif bertahun-tahun,” lanjut Philip Situmorang.
Oleh karena itu, menyelesaikan masalah Papua dengan solusi damai adalah jauh lebih bijaksana daripada menambah rumit upaya damai yang terus disuarakan oleh Gereja-gereja di Indonesia.
Pemerintah harus tetap optimis bahwa jalan damai bagi Papua itu langkah yang benar dan tepat seperti pengalaman yang sukses di Aceh.
Dengan meningkatnya eskalasi kekerasan di Pegunungan Tengah Papua akhir-akhir ini, perlu dievaluasi Pemerintah secara menyeluruh.
“Peran Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan di daerah perlu ditingkatkan secara signifikan untuk memediasi dan mengakhiri kekerasan di Pegunungan Tengah Papua,” imbuhnya.
Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan baru yang lebih manusiawi bagi masyarakat Papua, dan wibawa negara dihormati karena bijak menyikapi situasi Papua.
“Pemerintah perlu memberikan perhatian penuh terhadap ribuan warga yang terpaksa mengungsi meninggalkan kampung halaman mereka sebagai akibat dari operasi militer di Nduga, Intan Jaya dan Puncak Papua,” ujar Philip Situmorang.(RGR)
