Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Eva Yuliana mendukung kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo berkenaan dengan 75 Pegawai KPK.
Politisi asal Jawa Timur ini juga meminta semua pihak untuk segera menyudahi isu yang berkembang saat ini. Yang seolah-olah menempatkan tarik ulur masalah 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai persoalan perbedaan sikap antara Presiden Jokowi dengan Ketua KPK Firli Bahuri.
“Sudahi isu dan tarik menarik itu, agar situasi dan kondisi tidak semakin gaduh. Statement Presiden Jokowi yang menyebut 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) belum tentu diberhentikan, menurut saya sudah pas. Sudah tepat,” ujar Eva Yuliana, dalam siaran pers yang diterima, Kamis (20/05/2021).
Menurut Eva Yulina, sebanyak 75 pegawai KPK yang diketahui tak lolos tes, bagaimana pun sudah lama mengabdi. Maka, semestinya tetap dihargai dan diberi perhatian.
Lebih lanjut, Eva Yuliana yang juga Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Nasdem Komisi III DPR RI ini, mendorong Pimpinan KPK dan Dewas KPK untuk menindaklanjuti arahan Presiden.
“Beliau telah membuka kebuntuan dan menjawab polemik perihal peralihan status pegawai KPK menjadi ASN,” ujar Eva Yuliana.
Hasil tes wawasan kebangsaan, lanjutnya, harus menjadi bahan evaluasi. Baik itu bagi institusi KPK maupun pegawai yang tidak lulus TWK.
Eva menyatakan sependapat dengan kebijakan Presiden Jokowi. Dan untuk selanjutnya, dia berharap, semua pihak bisa tetap fokus dan mencermati detail persoalan yang ada, secara holistik dan integral.
“Tidak boleh sepenggal-sepenggal. Bagaimana pun ASN punya mekanisme dan aturan perundangan yang perlu dipatuhi bersama. Demikian pun penegak hukum juga punya mekanisme dan aturan perundangan yang menyertakan standar profesionalisme, independen, integritas, dan disiplin sendiri,” ujar Eva Yuliana.
Oleh karena itu, Eva Yuliana meminta agar polemik seputar 75 Pegawai KPK yang tidak lulus TWK itu tidak usah diperpanjang dan dibuat aneh-aneh.
“Saya tidak berharap, integritas penegak hukum terganggu,” tambah Eva.
Sekali lagi, lanjutnya, Eva Yuliana mendukung sikap Presiden Jokowi dalam persoalan ini.
Menurutnya, sikap Presiden Jokowi sedang dan telah menerapkan kepemimpinan modern, dengan mengutamakan check and balances.
“Di situ ada keterbukaan ruang-ruang demokratis, yang tetap dijaga dan dipatuhi bersama. Presiden mampu secara apik menyeimbangkan antara peran ASN dengan peran Penegak Hukum, termasuk proses rekrutmennya,” tandas Eva Yuliana.(RGR)
