Golongan Kaum Miskin Rp 505 Ribu Per Bulan Dan Presidensi G20

Oleh: Timboel Siregar*

Kemiskinan selalu menjadi  isu krusial, termasuk di Indonesia. Indonesia terus berusaha menurunkan angka kemiskinan. Inpres No4 tahun 2022 dikeluarkan untuk memastikan adanya penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Bagaimana kabar tindak lanjut Inpres No 4 tahun 2022 masih ditunggu, apakah memang kemiskinan sudah bisa diturunkan atau kemiskinan malah meningkat dengan inflasi yang sudah mencapai 5.95 persen di September 2022 (yoy).

Tentunya menurun atau meningkatnya kemiskinan ditentukan oleh standar kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia.

Standar kemiskinan per Maret 2022 yang dipakai Pemerintah Indonesia adalah seseorang dengan pendapatan Rp 505 ribu per bulan atau kurang. Jadi seseorang punya pendapatan Rp 510 ribu per bulan tidak disebut miskin.

Sementara Bank Dunia menstandarkan orang miskin bila pendapatannya  2.15 dolar amerika per hari atau bila dirupiahkan sekitar Rp 967 ribu per bulan. Jadi kalau pendapatan seseorang per bulan di bawah Rp 967 ribu disebut Bank Dunia sebagai orang miskin.

Kalau Indonesia menggunakan standar Bank Dunia maka ada tambahan 13 jutaan rakyat Indonesia yang disebut miskin.

Membandingkan standar kemiskinan antara Rp 505 ribu per bulan versus 2.15 dolar amerika per hari, sebenarnya yang lebih menghargai kemanusiaan itu Bank Dunia, dibandingkan Pemerintah Indonesia.

Apa ya yang menjadi ukuran Pemerintah Indonesia sehingga menetapkan standar kemiskinan Rp 505 ribu per bulan? Kalau penetapan Rp 505 ribu itu, menurut versi Pemerintah, berarti pengeluaran minimum seseorang Rp 505 ribu.

Dengan perincian sekitar 74 persennya untuk konsumsi pangan, sementara 26 persennya untuk non pangan.

Apakah benar dengan 74 persen dari Rp 505 ribu memang bisa dianggap cukup untuk pangan bagi orang miskin?

Di tengah arak-arakan Presidensi G20, standar kemiskinan Indonesia di angka Rp 505 ribu per bulan menjadi kontradiksi terhadap jargon “Recover Together, Recover Stronger”.

Dengan fakta ini, saya kira kampanye “No One Left Behind” hanyalah isapan jempol.*

 

Pinang Ranti, 10 Oktober 2022

Tabik

Timboel Siregar

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia

(Sekjen OPSI)