Politik Antigalau Ala Prabowo Subianto

Oleh: Yohanes Paulus A. Zany Namang*

Dalam riil politik, tipu-menipu tampaknya menjadi suatu kewajaran yang dimaklumi. Itu seperti kata pembuka dalam setiap lembaran politik yang dipertontonkan di hadapan kita.

Beberapa orang menyebut politik itu kotor karena diselimuti oleh tipu-daya, tidak sedikit yang mengatakan muslihat sebagai strategi untuk meraih kekuasaan.

Kekuasaan harus diraih dengan cara apapun. Meminjam istilah filsuf dari Zaman Renaisans, Machiavelli: Tujuan membenarkan cara untuk dapat meraih kekuasaan. Barangkali itu yang seringkali kita saksikan di pelbagai platform media komunikasi belakangan ini.

Konsekuensinya, nilai-nilai dapat dipergunakan dengan pura-pura belaka untuk meyakinkan orang lain bahwa apa yang diucapkan itu sungguh-sungguh benar dan seakan-akan engkau akan berpegang teguh padanya meskipun dalam tindakan di masa depan sama sekali bertolak belakang.

Prabowo: Yang Tersakiti, Tetap Tegak Lurus

Orang yang paling sering disakiti dalam lanskap politik Indonesia selama kurang lebih satu dasawarsa terakhir adalah Prabowo Subianto.

Saya menyebut nama mantan Komandan Jenderal Kopassus itu dengan mengacu kepada rekam jejak sejarah yang memperlihatkan ia sebagai subyek yang disakiti. Saya lebih senang menyebut “disakiti” ketimbang “dikhianati”.

Terhitung dua kali Menteri Pertahanan era Joko Widodo itu disakiti. Pertama, Prabowo merupakan sosok yang menjadikan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di pemilihan Gubernur 2012.

Dua tahun berselang, Jokowi maju dalam perhelatan Pilpres melawan Prabowo dan berkuasa hingga 2024 nanti.

“Beberapa kali Pak Jokowi datang ke kantor saya cukup sering dan minta bantuan waktu itu, yah karena Pak Prabowo yang usung Jokowi juga Ahok. Kan, dari kami walaupun Pak Jokowi dari PDIP, tapi Pak Prabowo yang usulkan Jokowi ke Mega,” ungkap Hashim Djojohadikusumo.

Sejarah berulang. Tahun 2017, Prabowo kembali mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno melawan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Anies menang dan beberapa waktu lalu resmi dicalonkan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem pada Pilpres 2024.

Besar kemungkinan, Anies Rasyid Baswedan akan melawan Prabowo, sosok yang sangat berpengaruh dalam menentukan karier politik Anies pasca ditendang dari Istana.

Prabowo tetaplah Prabowo yang sama. Mungkin orang kebanyakan akan mengatakan ia tidak belajar dari pengalaman yang lalu.

Ia melihat politik bukan sebagai tipu daya, bukan sebagai ends justify means sebagaimana yang diyakini orang-orang haus kuasa, tetapi sebagai ruang untuk mewujudkan kebaikan bersama (bonum communae) bagi bangsa Indonesia.

Ketegaran hati dan keteguhan prinsip Prabowo rupanya berasal dari sang ayah, yakni Sang Begawan Ekonomi di era lalu, Prof Soemitro Djojohadikusumo.

Prof Soemitro adalah sosok yang selalu mendorong Prabowo Subianto untuk berani menghadapi getirnya hidup dengan kepala tegak tanpa tedeng aling-aling.

“…Orang yang berhutang budi terhadap kamu pun bakal meninggalkan kamu. Tapi, dalam keadaan segelap apa pun niscaya masih ada orang-orang baru yang membantu. Jadi harus tabah… Jangan merasa kasihan pada dirimu sendiri, jangan menjadi dendam, ini kehidupan sendiri, hadapilah!” (Soemitro Djojohadikusumo: Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, 2000).

Itu sebabnya, berkali-kali ia disakiti, berkali-kali pula ia tegar berdiri demi bonum communae, suatu keyakinan politik yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun, bahkan oleh harga diri yang terhina.

Itu dibuktikan dengan kehendak baiknya untuk membantu Presiden Jokowi dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan.

Politik Antigalau Ala Prabowo Subianto

Rupanya sikap tidak dendam terhadap orang yang menyakiti, sikap mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik individual, sikap politik jujur dan tegak lurus Prabowo Subianto didasarkan pada suatu pandangan moral politik tanpa pamrih.

“Lupakan terhadap semua kebaikan yang sudah kita berikan kepada masyarakat, kepada rakyat dan kepada bangsa. Karena sudah terlalu besar bangsa dan rakyat kita memberi kebaikan kepada kita,” kata Prabowo kepada kader-kader Gerindra.

Prabowo hendak menegaskan dua hal dari pernyataan ini. Pertama, politik bukanlah suatu lapangan pekerjaan yang dari padanya kita mencari nafkah.

Orang yang menjadikan ruang politik sebagai tempat mencari nafkah gampang jatuh ke dalam pamrih dan akhirnya bisa menghalalkan segala macam cara, termasuk korupsi, untuk menghidupi dirinya, keluarga, termasuk kelompoknya. Bukankah, ada korupsi yang dilakukan secara bergerombol?

Politik adalah suatu panggilan jiwa untuk mengabdi kepada rakyat dengan suatu pengorbanan jiwa.

Kadang-kadang, dalam politik, orang bisa dibunuh berkali-kali tetapi harus bangkit berkali-kali juga. Berdiri tegak pada keyakinan luhur yang menjadi motivasinya terjun dalam alam politik.

Kedua, konsekuensi dari politik sebagai panggilan jiwa untuk pengabdian adalah menjadikan rakyat sebagai tuan yang harus dilayani dan bukan dijadikan sebagai sapi perah. Inilah model servant leadership; pemimpin yang melayani rakyat sebagai tuannya.

Pandangan ini menarik karena mengantisipasi mentalitas politik do ut des (bahasa Latin: memberi supaya menerima) yang kerap dipraktekkan oleh sebagian terbesar politisi kita.

Memberi sembako supaya nanti dipilih kembali; memberi A dengan catatan mengantongi B sampai Z.

Prabowo bukan tipikal politisi do ut des. Ia tidak memberi supaya menerima. Ia tidak mengusung Joko Widodo dan Anies Baswedan pada Pilgub yang silam agar ia bebas melenggang dalam Pilpres tanpa ada halangan, justru sebaliknya ia tahu konsekuensinya dengan mendukung kedua orang itu sama dengan memberikan karpet merah bagi mereka dalam Pilpres.

Artinya menjadikan mereka sebagai batu sandungan terbesar dalam jalan politiknya sendiri.

Sejarah membuktikan Jokowi mengungguli dirinya. Tentu saja jalan politik Indonesia akan berbeda andai kata Prabowo tidak mendorong pasangan Jokowi-Ahok dalam Pilkada silam. Itulah Prabowo, berpolitik dengan sikap kenegarawanan yang jujur dan tegak lurus.

Presiden Republik Indonesia Ke-4, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menggambarkan Prabowo Subianto sebagai manusia yang paling ikhlas dalam mengabdi kepada rakyat Indonesia.

“Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ya, banyaklah hal yang menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia,” kata Presiden ke-4 RI itu di salah satu saluran TV swasta.

Sikap kenegarawanan Prabowo ini merupakan wujud nyata pemaknaannya terhadap politik sebagai panggilan jiwa. Berhadapan dengan situasi “disakiti” ia tidak berontak dan mengutuk, tidak pula mendendam, tetapi tetap selow. Dalam filosofi Jawa, sikap Prabowo itu disebut narima.

Romo Franz Magnis-Suseno (Menjadi Manusia Belajar Dari Aristoteles: 2009) menyebut sikap narima bukanlah pertama-tama sikap menerima segala batas dan tidak berani melawan, melainkan agar ia tidak putus semangat.

Dalam pengertian ini, narima berarti tanda watak yang kuat, ulet, dan tidak cepat putus asa. Orang yang tahu narima tahu diri, tetapi tetap akan berusaha ke depan begitu situasi mengizinkannya.

Pada suatu kesempatan, Prabowo pernah menulis di laman Facebook miliknya: “Kakek saya Margono pernah mengatakan kepada saya, ‘Prabowo, jadilah seorang pendekar’. Pendekar sejati berbuat untuk orang banyak, berbuat untuk Negaranya, tidak untuk dirinya sendiri. Demi bangsa dan Negara, perasaan pribadi tidak boleh ada, apalagi mengalahkan kepentingan yang lebih besar. Yang sudah ya sudah. For Indonesia, the past is the past. No time for hate, no time for hate, no time for revenge…”

Prabowo mengajarkan kepada kita bangsa Indonesia suatu resep politik antigalau yang manjur bagi persatuan dan kesatuan!*