Presiden Joko Widodo diminta memperhatikan dengan seksama kondisi dan kebutuhan nelayan Indonesia.
Hingga saat ini, kondisi nelayan Indonesia sering kali terabaikan, serta berbagai persoalan yang terus mendera, sering kali salah dalam mencarikan solusinya.
Nelayan Indonesia dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyampaikan, di masa penghujung Pemerintahan Jokowi yang kurang lebih setahun lagi ini, nelayan kembali menyuarakan, bahwa untuk membantu mempercepat penanganan proses kebutuhan dan regulasi di sektor nelayan, sangat diperlukan hadirnya seorang Wakil Menteri (Wamen) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Alasannya, saat ini tidak sedikit regulasi yang kurang sinkron, yang sering kali tidak tersosialisasi dengan baik di basis nelayan Indonesia.
Selain itu, khusus di sektor perikanan, masih sangat ambigu dan sangat tidak sesuai sejumlah kebijakan Nasional dengan pelaksanaan di tataran nelayan.
Ketua Hubungan Antar Lembaga Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Siswaryudi Heru, menyampaikan, Presiden Joko Widodo seharusnya segera mencari dan mengangkat satu orang Wakil Menteri KKP, untuk membantu pelaksanaan sosialisasi regulasi yang berkesinambungan dengan nelayan.
“Sampai kini, regulasi atau kebijakan, khususnya di sektor perikanan, sering berubah-ubah, dan hal itu tidak tersosialisasi ke basis nelayan. Akhirnya, tidak sedikit nelayan Indonesia yang malah menolak kebijakan seperti itu,” tutur Siswaryudi Heru, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/01/2023).
Oleh karena itu, menurut Siswaryudi Heru yang juga Ketua Perikanan Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) ini, adalah hal urgen saat ini agar kiranya Presiden Joko Widodo segera mencari atau mengangkat satu orang Wakil Menteri KKP yang bisa mensinergikan kebutuhan Nasional dengan kebutuhan Nelayan, dan sebaliknya.
“Dibutuhkan Wamen KKP yang mengerti persoalan sektor perikanan, yang paham mengelola sektor perikanan dan paham kondisi nelayan Indonesia,” ujar Siswaryudi Heru.
Kemudian, Siswaryudi Heru yang juga merupakan Wakil Ketua Komite Tetap Perdagangan Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (Wakomtap Perdag KADIN) itu menegaskan, kebijakan-kebijakan di sektor perikanan sebaiknya tidak begitu mudah untuk diubah-ubah lagi, sebab, selain tidak akan menjadikan kondisi sektor perikanan stabil, juga akan menjadi preseden buruk di penghujung Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin ini.
“Nah, Wamen KKP itu mesti cakap dalam mensosialisasikan dan menyambungkan antara kondisi Nasional dengan kondisi nelayan, dan juga sebaliknya. Sebab, jika hal itu tidak bisa dipahami dan tidak disambungkan, maka hanya akan menyisakan persoalan-persoalan baru di sisa masa Pemerintahan yang tidak lama lagi ini,” jelas Siswaryudi Heru.
Menurut Siswaryudi Heru, kehadiran satu Wamen KPP, adalah urgen dan mestinya segera ditindaklanjuti oleh Presiden.
“Ini sudah sangat urgen, dan ini demi kesinambungan sektor kelautan dan perikanan dengan Nelayan,” tandasnya.***
