Terkait Mafia Judi Online, Laporan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Petinggi Golkar Sumut Dicuekin Polisi, Ketua Umum AMSUB Kembali Datangi Mabes Polri

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB), Apri Budi, kembali mendatangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/02/2023).

Kedatangan aktivis asal Sumut itu, adalah untuk mempertanyakan kembali laporan dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Petinggi Partai Golkar Sumut, yakni berupa pembohongan publik karena diduga telah melindungi mafia judi online Sumut sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Utara (DPD Golkar Sumut).

“Kami kembali mendatangi Mabes Polri, ke Jakarta ini, untuk mempertanyakan laporan kami pada bulan Oktober 2022 lalu di Bareskrim Mabes Polri, atas adanya Perbuatan Melawan Hukum yang diduga dilakukan Petiggi Partai Golkar Sumut dengan melindungi Mafia Judi Online Afin yang sudah ditangkap Polda Sumut beberapa waktu lalu,” tutur Ketua Umum Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB), Apri Budi, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/02/2023).

Apri Budi mengungkapkan, Apin BK alias Jonni, yang merupakan mafia judi online Sumut, diketahui masih tercatat sebagai Pengurus Partai Golkar Sumut, yakni sebagai Wakil Bendahara Partai Golkar Sumut Periode 2020/2025.

Apri Budi mengatakan, nama Apin BK disamarkan di Surat Keputusan Kepengurusan Partai Golkar Sumut. Apin BK menjadi bernama Jonni, yakni di nomor urut 118 SK Kepengurusan partai Golkar Sumut, dan menjabat sebagai Wakil Bendahara.

“Ada petinggi Golkar Sumut di situ (mafia judi online Sumut). Namanya ada di nomor 118 di Surat Keputusan Susunan Kepengurusan Partai Golkar Sumut yang revitalisasi. Jonni namanya, menjabat sebagai Wakil Bendahara. Semua orang di Sumut, khususnya di Partai pasti tahu dan kenal dengan Apin BK yang juga Jonni di Surat itu,” ungkap Apri Budi.

Namun, kata dia, Sekretaris Golkar Sumut, Ilhamsyah membantah adanya fungsionaris partai Golkar Sumut dalam bisnis haram judi online yang bernama Apin BK yang disamarkan sebagai Jonni.

Apri Budi pun berkeyakinan, aparat Kepolisian Polda Sumut juga tahu dan mengenal sosok yang diduga sebagai salah seorang mafia judi di Sumut itu.

Meskipun disebut namanya Apin BK, kata dia, sosok itu juga yang bernama Jonni di Susunan Struktur Pengurus Partai Golkar Sumut.

“Karena itulah, kami juga telah melaporkan Sekretaris DPD Golkar Sumut ke Mabes Polri pada Oktober 2022 lalu. Sebab, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut itu sudah melakukan pembohongan publik, dan melakukan Perbuatan Melanggar Hukum,” tutur Apri Budi.

Namun, lanjutnya, sejak laporannya masuk ke Mabes Polri para Oktober 2022 silam, belum ada langkah atau tindakan Mabes Polri.

“Karena itulah, kami kembali mendatangi Mabes Polri kemarin, untuk mempertanyakan, mengapa laporan kami tidak kunjung ditindaklanjuti,” jelasnya.

Apri Budi yang juga mantan pengurus DPD Partai Golkar Sumut itu menjelaskan, pihaknya juga ke DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, untuk mempertanyakan posisi Apin BK alias Jonni yang masih berada di struktur kepengurusan DPD Partai Golkar Sumut itu.

“Selain itu, juga melaporkan Sekretaris DPD Partai Golkar Ilhamsyah, kepada DPP Partai Golkar di Jakarta, atas perbuatan melawan hukum atau pembohongan publik yang dilakukannya, dengan menutup-nutupi Apin BK alias Jonni sebagai pengurus DPD Partai Golkar Sumut,” jelas Apri Budi.

Sebelumnya, Apri Budi juga menyebut, tidak sulit kok untuk mengecek keberadaan dan kebenaran orang yang disebut sebagai salah satu bandar atau mafia judi Sumut itu.

Parahnya lagi, lanjut pria yang berdomisili di Kota Medan itu, jajaran Pengurus Partai Golkar di tingkap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) maupun di DPD Sumut, juga berupaya menutupi dan bersikeras tidak mengakui bahwa kadernya yang jadi pengurus adalah salah seorang bagian dari mafia judi yang marak di Sumut.

“Parah. Partai tidak menindak tegas, malah ada kesan melindungi. Ada apa sebenarnya dengan mereka ini?” ujar Apri Budi penuh selidik.

Apri Budi malah diancam oleh oknum Partai Golkar, karena membeberkan adanya oknum pengurus Partai Golkar Sumut yang ternyata disebut sebagai Tersangka dalam kasus mafia judi Sumut.

“Kami malah diancam akan dilaporkan pencemaran nama baik. Ayolah, kita buka saja siapa semua orang ini,” imbuh Apri Budi.

Apri Budi juga meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Burhanuddin, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, agar mengusut keterlibatan pengurus Partai Golkar Sumut dalam kasus mafia judi online di Sumatera Utara.

Seraya meminta perlindungan hukum kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin, Apri Budi berharap, janji untuk memberantas mafia judi oleh Kapolri dan juga memberantas segala bentuk mafia oleh Jaksa Agung, benar-benar bisa diwujudnyatakan di Sumut.

“Kita masyarakat Sumut, menantikan dan menunggu bukti nyata janji Kapolri untuk pemberantasan mafia judi di Sumut. Kita juga menunggu dan mengawal janji Jaksa Agung untuk menyikat dan memberantas segala bentuk mafia. Dan kita juga akan menunggu, langkah DPP Partai Golkar untuk membersihkan Partainya dari para mafia serta koruptor,” tandas Apri Budi.

Sementara, sebelumnya, terkait Apin BK alias Jonni, Sekretaris Golkar Sumut, Ilhamsyah membantah adanya fungsionaris partai Golkar Sumut dalam bisnis haram judi online.

Ilhamsyah mengatakan, Apin BK bukan lagi pengurus Golkar setelah dilakukan revitalisasi dan diumumkan pada tanggal 18 Juni 2022, di Hotel Polonia Medan.

Sehingga, Sekretaris Golkar Sumut Ilhamsyah juga membantah DPO Polda Sumut masih pengurus DPD Partai Golkar Sumut.

“Sudah pasti beliau tidak pengurus lagi hasil revitalisasi. Skep lama,” ujar Ilhamsyah, kepada wartawan, Minggu 28 Agustus 2022.

Namun Berdasarkan SK Nomor : Skep-452/DPP/GOLKAR/V/2022 tentang pengesahan komposisi dan personalia dewan pimpinan daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sumatra Utara masa bakti 2020/2025 (hasil revitalisasi) masih jelas tertulis bahwa Jonni alias Apin BK masih menjadi pengurus Partai Golkar sebagai Wakil Bendahara I.

Atas hal itu, Ketua Umum AMSUB, Apri Budi mengatakan, diduga kuat terjadi pembohongan publik yang dilakukan oleh Sekretaris Golkar Sumut.

“Di mana beliau telah melakukan pemberitahuan bohong kepada publik tentang pernyataannya di media  yang mengatakan bahwa Jonni atau Apin BK, bukan lagi termasuk dalam kepengurusan Partai Golkar Sumut,” ujarnya.

Menurut Apri Budi, dalam hal ini Ilhamsyah melanggar UU No 1 Tahun 1946 terkait peraturan hukum pidana Pasal 14 menyatakan, “Ayat 1:Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

“Ayat 2: Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

“Diduga Saudara Ilhamsyah seperti mencoba ingin melindungi dan menutupi Apin dari kasus yang menjeratnya sebagai DPO judi online dan sebagai Fungsionaris DPD Partai Golkar Sumut,” ujar Apri Budi.

Karena itu, Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB), kata dia, meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, agar segera turun tangan untuk menindak tegas semua praktik mafia judi di Sumut, termasuk di Partai Golkar.

“Saya meminta kepada Bapak Kapolri beserta jajarannya, agar turun langsung ke bawah yaitu Polda Sumut, untuk segera bertindak tegas dan menangkap oknum yang diduga telah memberikan pernyataan bohong kepada publik di Golkar Sumut,” pungkas Apri Budi.***