Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai sangat bobrok dan sarat dengan proyek-proyek yang diduga telah dimanipulasi dan dikorupsi.
Hal itu terungkap dalam video rapat Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM. Di dalam video itu, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat, Muhammad Nasir, murka kepada Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dan Sekjen Kementerian ESDM, Rida Mulyana, terkait anggaran Rp 1 triliun yang tidak bisa dijelaskan peruntukannya.
Video itu kembali diterima redaksi, Jumat (17/02/2023). Muhammad Nasir yang merupakan Wakil Rakyat dari Dapil II Riau itu, menuding Kementerian ESDM telah sarat dengan tindak pidana korupsi.
“Karena itu, kita akan ajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersama-sama mendampingi, mengawal dan mengawasi semua proyek di Kementerian ESDM,” cetus Muhammad Nasir.
Selain itu, Muhammad Nasir juga, menyebut, para pemain proyek di Kementerian ESDM banyak yang tidak jelas kualifikasi dan tanggung jawabnya. Bahkan, menurut dia, anggaran besar yang dimiliki oleh Kementerian ESDM habis percuma tanpa hasil yang memadai.
Di situlah dugaan tindak korupsinya marak, namun selalu ditutup-tutupi oleh pihak Kementerian ESDM.
“Kok bisa ada perusahaan atau kontraktor yang tidak jelas kualifikasinya, malah menang tender berkali-kali, bisa 4 sampai 5 kali di proyek yang sama. Ini kan tidak jelas,” ujar Muhammad Nasir lagi.
Dia pun meminta Kementerian ESDM, terlebih dahulu melihat dan melaporkan secara rinci semua proyek dan program yang selama ini disetujui, barulah akan dibahas lagi di DPR.
“Kita tidak akan mengetuk penetapan anggaran Kementerian ESDM, sebelum itu semua terang benderang,” ujarnya.
Karena itu, Muhammad Nasir juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan melakukan pengumpulan data dan informasi serta proses penyelidikan dan penyidikan, atas berbagai pengerjaan proyek dan pengadaan di Kementerian ESDM. “KPK harus diajak untuk mengecek itu semua,” tandasnya.***
