Pastikan Pemilu Serentak 2024 Bersih, Komunitas Pemilu Bersih Keluarkan Maklumat

Komunitas Pemilu Bersih mengeluarkan Maklumat Bersama untuk Mengawal dan Memastikan Pemilu Serentak 2024 Bersih. Maklumat itu dikeluarkan pada Senin, 27 Februari 2023, di Jakarta.

Salah seorang juru bicara Komunitas Pemilu Bersih, Jeirry Sumampow, menjelaskan, Pemilu 2024 tersandera ancaman praktik kecurangan, kelalaian, dan berbagai problem akut   Pemilu.

Potensi pola kecurangan terjadi pada hampir setiap tahapan, seperti verifikasi partai politik yang terindikasi kuat diwarnai intimidasi, politik uang makin masif, berita bohong (hoax), kampanye hitam (black campaign) dan negative campaign yang terus merajalela, penggelembungan suara, intimidasi pemilih, keberpihakan penyelenggara Pemilu, penggunaan fasilitas Negara oleh pejabat publik, akurasi sistem transparansi proses informasi penyelenggaraan Pemilu, dan lainnya.

Kelalaian bisa terjadi dalam akurasi daftar pemilih tetap (DPT), akurasi jenis dan jumlah logistik, keterlambatan distribusi logistik dan tidak tepat sasaran, serta akurasi hasil pemungutan dan perhitungan suara.

“Problem akut selanjutnya adalah substansi Pemilu, partisipasi pemilih yang rendah, warga negara golput makin meningkat, apatisme pemilih makin menjadi, dan menguatnya politik identitas,” tutur Jeirry Sumampow, dalam siaran pers, Selasa (28/02/2023).

Realitas kecurangan, kelalaian, dan berbagai problem akut Pemilu merupakan ancaman nyata yang menyebabkan rendahnya kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.

Indikasi politisasi birokrasi oleh pejabat politik di Pemerintahan diikuti oleh tingginya potensi penyalahgunaan jabatan, fasilitas jabatan dan anggaran untuk kepentingan politik dan pemenangan Pemilu masih terjadi.

“Hal itu sangat sulit dicegah meskipun merupakan perbuatan tercela dan pengkhianatan atas kepercayaan rakyat,” lanjutnya.

Sejak 14 Juni 2022, lanjutnya, Indonesia kembali memasuki tahun politik. Proses dan tahapan Pemilu masih terus berlangsung efektif 12 bulan lagi sampai proses pemungutan suara tahap pertama untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota.

Namun  gerak-­‐gerik  dalam  bentuk  safari  politik  dari para elit politik (pemerintah/legislatif) terus berlanjut dan dipertontonkan kepada publik melalui  beragam  kunjungan  dan  pertemuan-­‐pertemuan  para  aktor  politik.

“Bahkan  ada pejabat  publik  yang  terang-terangan  menggunakan  fasilitas  dan  program  instansi  Negara untuk mengkampanyekan anaknya sebagai calon wakil rakyat pada sebuah pertemuan pasar murah minyak goreng,” tuturnya.

Beberapa fakta di atas menambah kekhawatiran publik akan besarnya ancaman atas penurunan kualitas demokrasi yang ditandai dengan menurun drastisnya integritas dan kemandirian penyelenggara.

Pemilih cenderung menjadi korban atas perilaku elit politik yang terjebak melakukan praktik politik uang, penyebaran berita bohong, dan kampanye hitam (black campaign).

Pemilu 2024 adalah salah satu fase dalam upaya mewujudkan berjalannya demokrasi substansial dan partisipatif melalui proses Pemilu demokratis yang jujur dan adil (jurdil) serta langsung umum bebas dan rahasia (luber).

“Pemilu 2024 adalah ajang pertaruhan kredibilitas dan ketangguhan sebagai Negara dan bangsa yang besar dan kuat,” lanjut Jeirry.

Pemilu juga menumbuhkan harapan besar bagi “terbukanya kembali ruang partisipasi politik” rakyat dan  kegairahan kembali lembaga perwakilan yang selama ini dianggap “tenggelam dan mati suri” meskipun diwakilkan oleh beragam platform dan warna partai politik di dalamnya.

Untuk itulah, Pemilu 2024 akan menjadi ajang penentuan bagi keberlanjutan kemajuan Indonesia yang saat ini telah menjadi bagian dari 20 Negara maju secara ekonomi di tingkat Dunia.

Untuk mewujudkan pemilu bersih dan berintegritas sejatinya menjadi komitmen tinggi bagi seluruh stakeholders penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, dan Pemilih untuk secara bersama-­‐sama  mengawal  dan  memastikan  pelaksanaan  Pemilu  Serentak  2024  berjalan dengan baik dan bersih.

“Sehubungan itu, Kami, Komunitas Pemilu Bersih menyatakan, Satu, Penyelenggara Pemilu, KPU, Bawaslu dan DKPP, harus memastikan kembali kemandirian dan dan independensi seluruh kesiapan teknis penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak 2024 terhindar dari praktik manipulasi dan korupsi,” tuturnya.

KPU harus menjamin semua jajarannya, baik di KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, hingga KPPS bekerja profesional sebagai penyelenggara Pemilu.

Bawaslu  sebagai pengawas  pemilu  harus  lebih  pro-­‐aktif  dan  seluas-­‐luasnya  membuka  ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus mengambil posisi terdepan dalam menjamin integritas dan etika penyelenggara melalui transparansi proses persidangan agar kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga.

Dua, birokrasi tidak boleh memihak, harus transparan, akuntabel, dan profesional memberikan pelayanan publik dan dilarang menjadi alat pemenangan peserta Pemilu.

Tiga, Pemilih dan seluruh elemen terkait harus bersinergi untuk mencegah terjadinya praktik ilegal politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan tindakan melanggar hukum atau provokatif lainnya agar terciptanya pemilu yang bersih, damai, dan berintegritas.

Empat, seluruh elemen masyarakat sipil harus mempersiapkan diri dalam mengawal pemilu bersih dalam setiap tahapan pemilu agar berjalan damai, santun, bersih, dan berintegritas.***

INISIATOR NASIONAL KOMUNITAS PEMILU BERSIH: