Koalisi Elemen Sipil menggelar aksi Koin Rakyat Peduli untuk Dirjen Pajak di depan Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (3/3/2023).
Koin sumbangan itu akan diberikan pihaknya sebagai sindiran kepada para pegawai pajak yang tak membayar pajak.
Salah seorang pendemo, Anthony Yudha, mengatakan, saatnya membersihkan ‘sampah’ dari Direktorat Jenderal Pajak.
“Saatnya bersihkan ‘sampah’ dari Dirjen Pajak. Bau busuk terus merebak dan ‘mewangi’ sampai seantero negeri,” tutur aktivis Athony Yudha.
Para pengunjuk rasa menyampaikan, Rafael Alun Trisambodo (RAT) seakan menjadi kunci pembuka dari sebuah kotak pandora yang berisi sampah busuk di lingkungan Direktorat Jenderal pajak.
“Tingkah angkuh dan tengik dari para pegawai pajak sungguh tidak dapat diterima dengan akal sehat,” ujarnya.
Dari mulai tingkat kedisiplinan dan profesionalisme yang rendah, angka kekayaan yang di luar nalar sebagai seorang abdi Negara, hingga pola hidup hedonis yang gemar memamerkan harta kekayaan.
“Sungguh sangat tidak berempati dengan keadaan masyarakat dan Negara yang tengah berjuang bangkit pasca dihantam pandemi,” tutur Anthony.
Berkaca pada Rafael Alun Trisambodo (RAT), berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adanya bisnis dan usaha yang dilakukan atau dijalankan maupun dimiliki oleh keluarga pejabat pajak sangat disayangkan.
Karena hal ini bisa saja menimbulkan conflict of interest yang dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat pajak.
“Sombong dan angkuhnya pejabat dan keluarga pegawai pajak juga tidak menutup kemungkinan adalah kepribadian yang melekat di kalangan petinggi pegawai pajak. Ketika seorang anak pejabat pajak dengan lantang berkata ‘Enggak takut gue, anak orang mati’ saat melakukan penganiayaan terhadap masyarakat, juga merupakan contoh bobroknya moral dari keluarga pegawai pajak,” tuturnya lagi.
Penegakan aturan disiplin yang tebang pilih di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), juga tidak kalah menarik untuk disoroti.
“Hal ini juga sangat menarik, ketika seorang kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto kedapatan memamerkan gaya hidup hedonisnya langsung dibebastugaskan. Sedang pada kasus Dirjen Pajak yang pamer motor besar dengan ‘club’ motornya kok itu tidak berlaku. Tentu ini juga menjadi pertanyaan bagi kami dan masyarakat. Ada apa ini?” lanjut Anthony.
Untuk itu, lanjutnya, Koalisi Elemen Sipil yang menggelar aksi menuntut:
Satu, copot Kepala Dirjen Pajak, Suryo Utomo, karena telah memberikan contoh gaya hidup hedonis kepada para pegawai pajak, sehingga para pegawai pajak jauh dari kata moral yang baik.
Dua, audit seluruh harta kekayaan para pejabat tinggi di lingkungan Dirjen Pajak, karena terindikasi banyak harta yang tidak atau belum dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Tiga, meminta Pemerintah untuk mencabut PP No. 94 tahun 2021 tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Dan menggantinya dengan menerapkan Aturan yang lebih ketat perihal pejabat Negara tidak boleh berbisnis agar tidak menimbulkan conflict onf interest,” sebut Anthony.
Empat, Reformasi Pajak segera, untuk mencegah rasa pesimis masyarakat taat pajak hal ini untuk kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen pajak.***
Aliansi Elemen Sipil :
KOMRAD Pancasila
Jaringan Intelektual Hukum Nasional
Barak 106
Barisan Rakyat Indonesia
Langkah Juang Rakyat Indonesia
Conctat Person:
085711824600 ( KOMRAD Pancasila)
089663076733 ( JIHN)
08127645135 (BARAK 106)
081210384007( BARIS)
#BuatApaBayarPajak?#
#NungguViralBaruLaporan#
#ReformasiPajak#
#PecatPejabatBusuk#
