Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung (Jamintel), Dr Amir Yanto, mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak terjebak pada praktik-praktik transaksional saat melakukan pengawalan Proyek Strategis dan Proyek Prioritas Nasional.
Jamintel Amir Yanto juga menyebut, pencapaian Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktur PPS) atau Direktur D pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung, yang telah sukses mengamankan 80 Proyek yang telah diselesaikan dengan Nilai Pekerjaan Rp 28.879.717.328.580,00, harus menjadi cambuk demi mencapai hasil yang lebih baik lagi.
Hal itu ditegaskan Jamintel Amir Yanto, saat menyampaikan sambutan pada Acara Penyampaian Hasil Kegiatan (Exit Meeting) Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat PPS/Direktorat D) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, di Gedung Utama Kejaksaan Agung, pada Jumat 03 Maret 2023.
“Kegiatan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) sangat vital, sebab tidak sekedar pelaksanaan seremonial belaka, namun karena yang dilaksanakan sekarang ini menjadi pertaruhan jati diri bangsa Indonesia,” tutur Amir Yanto.
Berdasarkan laporan dari Direktorat PPS/Direktorat D, kegiatan PPS yang telah diselesaikan pada 2021 dan 2022 sebanyak 80 proyek dengan nilai pekerjaan sebesar Rp28.879.717.328.580,00, yang terdiri dari 4 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan 76 Proyek Bersifat Strategis Lainnya.
“Saya mengharapkan kiranya pencapaian ini tidak menjadikan kita berpuas diri, namun jadikan pencapaian ini sebagai “cambuk” bagi kita untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi,” lanjut Amir Yanto.
Amir Yanto mengatakan agar menjadikan momen ini sebagai pengingat untuk semua jajarannya, dan oleh karenanya perlu dirawat dan dijaga sebaik-baiknya kewenangan yang dimiliki dengan baik.
“Terus tingkatkan profesionalitas sehingga kita dan penyemangat kinerja untuk menghasilkan karya-karya besar melalui proyek strategis yang kita kawal, guna memenuhi tujuan penegakan hukum yang seutuhnya yaitu keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan hokum,” tutur Amir Yanto.
Amir Yanto selaku Pimpinan di bidang Intelijen Kejaksaan Agung berharap, agar melakukan upaya-upaya pengamanan pembangunan strategis, proyek prioritas maupun proyek bersifat strategis lainnya.
Serta mengingatkan kepada seluruh stakeholder, baik dari Kementerian/Lembaga maupun BUMN serta kepada Tim PPS, supaya tidak terperangkap dengan praktik-praktik transaksional dalam pelaksanaan pembangunan proyek strategis maupun proyek prioritas yang dikawal.
“Kita tidak boleh terbelenggu adanya AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan) yang timbul, baik yang sudah kita prediksi sebelumnya maupun yang muncul saat pelaksanaan. Kita harus tetap bekerja dan berpikir untuk mencari pemecahan dari AGHT yang timbul dan berkarya dengan mengoptimalkan segala potensi yang telah ada,” ujarnya.
Jamintel Amir Yanto yakin, apabila terjalin kerja sama dari seluruh stakeholder, dapat melaksanakan proyek tersebut dengan Tepat Waktu, Tepat Mutu dan Tepat Sasaran, sebagaimana yang diharapkan.
“Ke depan, kita memiliki tantangan yang lebih berat karena masih banyak proyek strategis nasional maupun Daerah yang harus kita kawal,” tandasnya.
Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktur PPS) atau Direktur D pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung, Katarina Endang Sarwestri menyampaikan, pihaknya telah sukses mengamankan 80 Proyek yang telah diselesaikan dengan Nilai Pekerjaan Rp 28.879.717.328.580,00.
Hal itu disampaikan Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktur PPS) atau Direktur D pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung, Katarina Endang Sarwestri, dalam pemaparan Laporan Kegiatan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) pada Acara Penyampaian Hasil Kegiatan (Exit Meeting) Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat PPS/Direktorat D) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jumat, 03 Maret 2023.
Dalam laporannya, Direktur PPS, Katarina Endang Sarwestri mengatakan kegiatan exit meeting ini adalah tentang pekerjaan yang selesai dilakukan PPS dalam kurun waktu 2021 dan 2022, di mana laporan lengkapnya telah dituangkan dalam IN-17.
“Berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Intelijen, kami telah menyelesaikan kegiatan PPS sebanyak 80 Proyek dengan nilai pekerjaan yang berhasil dikawal sebesar Rp28.879.717.328.580,00 yang terdiri dari 4 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan 76 Proyek Bersifat Strategis Lainnya,” tutur Direktur PPS, Katarina Endang Sarwestri.
Adapun proyek-proyek yang dilakukan PPS tersebut, meliputi sektor-sektor pembangunan strategis yakni:
Sektor infrastruktur jalan;
Sektor kebandarudaraan;
Sektor pengairan;
Sektor pertanian;
Sektor kelautan, IPTEK;
Sektor Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus;
Sektor pariwisata;
Sektor perumahan; dan
Sektor strategis lainnya.
Direktur PPS, Katarina Endang Sarwestri mengatakan, stakeholder yang menjadi mitra cukup beragam, baik dari Kementerian/Lembaga maupun BUMN, yaitu:
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR);
Kementerian Perhubungan;
Kementerian Pertanian;
Kementerian Pemuda dan Olahraga;
Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Kementerian Agama;
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
PT Angkasa Pura I (persero);
PT Indofarma Global Medica (IGM);
Perusahaan Pengelolaan Aset;
PT Pos Indonesia (persero);
PT Geo Dipa Energi (persero).
Katarina Endang Sarwestri menegaskan, pengamanan dalam rangka pengamanan pembangunan strategis bukan bertujuan menghapuskan stakeholder yang bersangkutan dari pertanggungjawaban, baik secara perdata, administrasi dan/atau pidana atas perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan kewenangan.
“Namun bertujuan untuk meminimalisir adanya praktik penyimpangan dalam pelaksanaan proyek strategis yang kita kawal dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Target Operasi yang telah ditetapkan oleh Tim PPS,” terang Katarina Endang Sarwestri.
Katarina Endang Sarwestri juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, BMKG dan BUMN yang tidak disebutkan satu persatu, serta seluruh Tim PPS atas dedikasi dan pengabdiannya kepada nusa dan bangsa.***
