Sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo diklaim telah memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan, menjelang penghujung satu dekade kepemimpinan Jokowi menunjukkan penguatan melalui berbagai capaian ekonomi.
Pencapaian itu ditorehkan meski diliputi dengan ekskalasi ketidakpastian global akibat covid-19, ketegangan konflik geopolitik di Timur Tengah, hingga kondisi pelambatan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi yang stabil pada kisaran 5 persen (yoy) dan inflasi yang terkendali menjadi salah satu indikasi stabilitas perekonomian nasional tersebut.
Sejumlah indikator makro juga terus mengalami kemajuan seiring dengan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah, mulai dari menurunnya kemiskinan ekstrem pada tahun 2014 sekitar 6,18 persen menjadi sebesar 0,83 persen pada 2024.
Lalu, meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dari Februari 2014 yang hanya sekitar Rp118,2 juta menjadi Rp142,18 juta pada bulan Februari 2024, hingga meningkatnya cadangan devisa dari 2014 yang sebesar Rp100 miliar menjadi Rp150 miliar pada 2024.
“Dalam menghadapi berbagai tantangan, utamanya covid-19, yang pertama respons Pemerintah dalam hal ini kabinet dipimpin Pak Presiden cepat dan fleksibel, lentur. Nah, salah satunya contohnya kan kita di awal covid-19 langsung kita persiapkan yang namanya Perpu Nomor 1 atau Undang-Undang Nomor 2. Itu yang membuka defisit anggaran dan juga tingkat presentasi terhadap utang dan juga adjustment terhadap kebijakan anggaran di mana 2021-2022 kita sediakan anggaran untuk pemulihan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” kata Airlangga dalam siaran pers yang dikutip Kamis, 3 Oktober 2024.
Baca juga:
1 Dekade, 65% Masyarakat Puas Sistem Transportasi Umum Pemerintahan Jokowi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Foto: Dokumen Kemenko Perekonomian
Perkembangan ekonomi nasional
Airlangga juga menuturkan perkembangan perekonomian nasional akan terus didorong kian optimal hingga akhir 2024 agar target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.
Kebijakan yang dianggap bisa menopang pertumbuhan salah satunya pemberian insentif bagi sektor kelas menengah, seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian rumah dan kendaraan berbasis listrik.
Hal tersebut mengingat properti dan otomotif merupakan produk pembelian terbesar yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah.
Selain insentif tersebut, kebijakan lain yang diberikan Pemerintah bagi masyarakat kelas menengah seperti subsidi energi, subsidi listrik, jaminan kesehatan melalui kepesertaan pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, hingga insentif pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Selain itu, pemerintah juga berupaya mendorong UMKM sebagai bagian dari kelas menengah agar lebih terdongkrak yakni melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tingkat bunga yang rendah.
